Berantas Kemiskinan Lewat Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Oleh Elde Domahy Lendong, S.Fil

Pemerintah telah berupaya menelurkan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia. Mulai dari program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) Rp 100.000 per keluarga per bulan, sampai dengan pembagian kartu keluarga miskin (gakin) untuk kepentingan pengobatan gratis, dan berbagai program lain seperti program beras untuk rakyat miskin (raskin).

Dalam tataran implementasi, program yang bertujuan memberdayakan masyarakat miskin itu tidak menyelesaikan persoalan, tetapi justru melahirkan tindakan korupsi gaya baru. Pemerintah menggunakan referensi ganda dalam mendata keluarga miskin baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun, kedua lembaga pemerintah ini tidak mampu memberikan data warga miskin yang akurat sehingga dalam pelaksanaan program pemberdayaan rakyat miskin selalu menemui berbagai persoalan.

Kini, pemerintah pusat menelurkan program baru yang sasarannya bukan untuk memberdayakan masyarakat secara individu, tetapi membangun infrastruktur umum sehingga diharapkan dapat membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Program ini dikemas lewat program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri, yang dijabarkan dalam bentuk program pengembangan kecamatan (PPK) dan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP). Untuk Provinsi Banten pada 2007 PPK akan difokuskan di 44 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 561 desa.

Sementara P2KP akan difokuskan di 73 kecamatan pada 399 desa. Untuk merealisasikan program ini pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota akan mengalokasikan anggaran secara khusus.

Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah belum lama ini menjelaskan, jumlah desa di Banten yang akan menjadi sasaran dari PPK dan P2KP untuk 2007 sebanyak 960 desa, dari total 1.503 desa yang ada. Itu berarti, sebanyak 64 persen desa akan mendapat program PPK dan P2KP.

"Kita berharap, pada 2009, seluruh desa di Banten akan mendapat program PPK dan P2KP sehingga masalah kemiskinan secara bertahap bisa diatasi dan diberantas," ujarnya.

Atut menjelaskan, pelaksanaan program PPK di 44 kecamatan di Banten, akan mendapat bantuan dana berupa bantuan langsung masyarakat (BLM) senilai Rp 46,2 miliar yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp 36,2 miliar dan sharing dana APBD kabupaten/kota se-Banten sebesar Rp 10 miliar. Sementara untuk P2KP akan mendapat BLM senilai Rp 81 miliar yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp 68,35 miliar dan sharing APBD kabupaten/kota sebesar Rp 12,65 miliar.

Tenaga Pendamping

"Program PPK dan P2KP mengembangkan sistem yang memungkinkan adanya docking system dengan program-program sektor (dari APBD provinsi dan kabupaten/kota) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Banten. Sementara penganggaran dari pusat, program ini memiliki delivery system, yakni menggunakan tenaga pendamping di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai pada tingkat desa dan kelurahan," ujarnya.

Dalam rangka melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten, tambahnya, pemerintah akan berusaha meningkatkan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Menko Kesra, Sujana Ruhyat menjelaskan, penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Salah satu agenda utama rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2004-2009 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan nasional.

Sujana menjelaskan, kemiskinan merupakan akar dari semua permasalahan bangsa sehingga harus ditanggulangi dan dikurangi. Kemiskinan juga merupakan masalah yang multidimensi, karena menyangkut kemiskinan ekonomi, kemiskinan ilmu dan pengetahuan serta kemiskinan akhlak.

"Untuk menanggulangi masalah kemiskinan kita perlu terfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan meningkatkan kemampuannya menjadi modal sosial. Penanggulangan kemiskinan harus mencakup perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya kapital (modal, lahan, informasi)," ucapnya.

Koordinator PPK Banten, Soufana Intan menjelaskan, dana PPK tahun 2007 yang diperoleh Banten sebesar Rp 46,2 miliar itu, diperoleh dari pemerintah pusat melalui Direktorat Pemerintahan Desa Departemen Dalam Negeri (Ditjen PMD Depdagri). Dana sebesar itu akan dibagikan kepada 44 kecamatan di Kabupaten Tangerang, Serang, Lebak, dan Pandeglang.

"Warga di masing-masing kecamatan diminta mengajukan usulan program yang ingin dilaksanakan di tempat mereka. Dari sekian banyak usulan, akan diseleksi program mana yang benar-benar penting. Setelah disetujui bersama, maka program itulah yang akan dibiayai dana PPK. Dana PPK akan mengalir langsung ke kelompok warga yang ditunjuk dan tidak akan ada potongan apa pun," tuturnya. ***